MEDAN — Bank Indonesia Sumatera Utara (Sumut) mulai mendorong pembentukan jalur perdagangan pangan regional di Pulau Sumatera. Lewat Forum Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) 2026, persoalan klasik seperti distribusi mahal, pasokan tak merata, hingga gejolak harga pangan coba dipotong dari hulunya.
Forum yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah daerah itu mengusung tema “Mendorong Integrasi Perdagangan Pangan Sumatera”. Agenda tersebut menjadi bagian dari implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang mulai dijalankan di wilayah Sumatera sepanjang 2026.
Tak sekadar forum seremonial, kegiatan ini mempertemukan BUMD pangan, distributor, hingga produsen hortikultura dari berbagai provinsi di Sumatera bagian utara, di mulai dari Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, hingga Kepulauan Riau.
Fokusnya jelas: membangun rantai pasok pangan yang lebih efisien dan terhubung antardaerah.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunadi, mengatakan perdagangan pangan di Sumatera masih menghadapi persoalan keterbatasan akses pasar dan distribusi yang belum terintegrasi.
“Perluasan jaringan perdagangan antardaerah menjadi penting agar distribusi pangan lebih efisien dan pasokan tetap terjaga,” ujarnya.
Untuk melihat langsung kondisi rantai pasok, peserta forum dibawa ke sentra hortikultura di Kabupaten Karo, merupakan wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung sayur Sumatera Utara. Di kawasan itu, komoditas seperti bawang merah, wortel, kentang, dan kubis menjadi penopang utama distribusi pangan regional.
Kunjungan tersebut turut didampingi Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan. Di lapangan, produsen, distributor, dan BUMD pangan berdiskusi langsung mengenai hambatan distribusi hingga peluang kerja sama perdagangan lintas wilayah.
Forum kemudian berlanjut dengan audiensi bersama Bupati Karo, Antonius Ginting. Pemerintah daerah menilai integrasi perdagangan pangan menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memperluas pasar hasil pertanian masyarakat.
Turut hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, serta Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Poppy Marulita Hutagalung.
Di tengah ancaman inflasi pangan yang kerap berulang, penguatan kerja sama antardaerah kini dipandang bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Sumatera memiliki produksi pangan melimpah, namun tanpa distribusi yang terhubung, surplus di satu daerah kerap berubah menjadi kelangkaan di wilayah lain.
Melalui Forum KAD Sumbagut 2026, Bank Indonesia mencoba menyatukan mata rantai itu, dengan menghubungkan sentra produksi dengan pasar, memangkas hambatan distribusi, dan menjaga stabilitas harga pangan di kawasan Sumatera.
