JAKARTA, WasantaraPos.com – Di balik pilar-pilar kokoh Gedung Kejaksaan Agung, Rabu, 13 Mei 2026, sebuah instruksi keras meluncur dari mulut Presiden Prabowo Subianto.
Bukan soal perkara hukum yang sedang ditangani korps Adhyaksa, melainkan soal “cekikan” bunga kredit yang menghimpit rakyat kecil.
Prabowo secara tegas memerintahkan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar terjun bebas: dari 24 persen menjadi di bawah 9 persen.
Sebuah keputusan yang ia sebut sebagai “keputusan politik” demi keadilan sosial.
Paradoks Si Kaya dan Si Miskin
Inti dari kegelisahan Presiden adalah sebuah ironi besar dalam sistem perbankan kita.
Selama ini, mereka yang sudah mapan justru mendapatkan karpet merah, sementara rakyat kecil harus mendaki tebing yang terjal.
- Konglomerat: Mudah mendapatkan akses bank dengan bunga 9-10%.
- Wong Cilik: Nasabah prasejahtera dipaksa menelan bunga hingga 24%.
”Ini negara Pancasila, saya tidak paham. Orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya, bukan sekadar slogan,” tegas Prabowo dengan nada masygul.
Satgas Deregulasi: Bedah Penyakit Birokrasi
Prabowo sadar, memangkas bunga saja tidak cukup jika birokrasi masih menjadi “hantu” bagi investasi. Ia menyoroti keluhan para pengusaha yang harus menunggu izin hingga 1-2 tahun, sebuah inefisiensi yang ia anggap sebagai pelemah ekonomi nasional.
Sebagai langkah konkret, ia menginstruksikan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk segera membentuk:
- Satgas Khusus Deregulasi: Bertugas menyisir dan membabat aturan yang tumpang tindih.
- Reformasi Perizinan: Memastikan pengusaha yang “lurus” mendapatkan dukungan penuh, bukan hambatan.
Visi “Uang Kita Cukup”
Menutup pernyataannya, Prabowo melempar optimisme tentang kekuatan fiskal Indonesia. Ia meyakini dengan manajemen alokasi yang tepat dan pembersihan sistem dari kebocoran, negara memiliki napas yang cukup untuk membiayai transformasi ini.
Langkah ini menjadi ujian pertama bagi kabinetnya: mampukah instruksi di meja Kejagung ini menjelma menjadi kesejahteraan nyata di meja-meja makan rakyat jelata?
