JAKARTA, WasantaraPos.com — Pemerintah mulai serius mendorong penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk menekan impor energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut harga CNG bisa lebih murah sekitar 30 persen dibanding LPG.
“Sudah dilakukan kajian. Harganya kurang lebih 30 persen lebih murah,” kata Bahlil di Istana Negara, Rabu, 6 Mei 2026.
Selisih harga itu, menurut dia, terutama berasal dari sumber bahan baku. Berbeda dengan LPG yang masih bergantung pada impor, CNG memanfaatkan gas bumi domestik. Dengan demikian, biaya transportasi dan logistik dapat ditekan.
Pemerintah juga menilai ketersediaan gas di dalam negeri cukup melimpah dan tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini memungkinkan distribusi yang lebih efisien, terutama di daerah yang dekat dengan sumber gas.
Penggunaan CNG sejatinya bukan hal baru. Di sejumlah wilayah di Jawa, gas ini telah dimanfaatkan oleh sektor komersial seperti hotel dan restoran, termasuk dapur program makan bergizi gratis. Namun, implementasi untuk rumah tangga masih menunggu kesiapan infrastruktur.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah tengah mematangkan skema distribusi serta infrastruktur pendukung. Targetnya, CNG mulai bisa dikonsumsi masyarakat secara terbatas pada tahun ini.
Langkah ini ditempuh di tengah tren penurunan produksi LPG domestik. Saat ini, produksi nasional hanya sekitar 1,6 juta ton per tahun, jauh dari kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat. Akibatnya, impor LPG terus membengkak.
“Kalau tidak ada konversi, impor akan terus naik seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi,” ujar Laode.
Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan kota-kota besar yang infrastrukturnya relatif siap, terutama di Pulau Jawa. Implementasi akan dilakukan bertahap sebelum diperluas ke wilayah lain.
Meski menjanjikan penghematan, pengembangan CNG masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan jaringan distribusi hingga kebutuhan investasi awal.
Pemerintah pun belum mengumumkan skema harga resmi untuk rumah tangga.
