MEDAN, WasantaraPos. com — Harga minyak goreng bersubsidi merek “Minyak Kita” di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan dilaporkan menembus Rp17.500 per liter, jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700. Kondisi ini memunculkan sorotan terhadap efektivitas distribusi dan pengawasan di lapangan.
Pantauan di Pusat Pasar Medan menunjukkan harga MinyaKita berada di kisaran Rp17.500 per liter. Selain mahal, barang juga sulit ditemukan dalam jumlah cukup.
“Barangnya tidak selalu ada. Kalau masuk, harganya dari distributor sudah tinggi, jadi kami ikut naikkan,” ujar seorang pedagang.
Kondisi ini turut dirasakan langsung oleh warga. Siti (38), ibu rumah tangga, mengaku kesulitan memperoleh minyak goreng bersubsidi dengan harga terjangkau.
“Biasanya kami cari yang subsidi karena lebih murah. Tapi sekarang susah, kalau ada harganya sudah mahal. Terpaksa beli karena kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Hal serupa disampaikan Andi (45), pedagang gorengan. Ia menyebut kenaikan harga minyak goreng berdampak langsung pada usahanya.
“Kalau harga terus naik, kami juga bingung. Mau naikkan harga jual, takut pembeli berkurang. Tapi kalau tidak, keuntungan makin tipis,” ujarnya.
Penelusuran di sejumlah pasar lain menunjukkan disparitas harga yang cukup mencolok. Di Pasar Petisah, harga berkisar Rp16.500–Rp17.000 per liter. Di Pasar Sukaramai, berada di kisaran Rp16.000–Rp18.000 per liter. Sementara di Pasar Sei Sikambing, harga sekitar Rp16.000 per liter.
Adapun di Pasar Brayan, harga relatif lebih rendah namun tetap melampaui HET, yakni sekitar Rp15.800–Rp16.500 per liter. Temuan ini menunjukkan hampir seluruh pasar yang dipantau menjual MinyaKita di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah Rp. 15.700 per liter.
Perbedaan harga antar pasar tersebut menguatkan dugaan adanya persoalan dalam rantai distribusi. Selisih harga mengindikasikan kemungkinan adanya perbedaan jalur pasok, margin distributor, atau lemahnya pengawasan di tingkat pengecer.
Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara mengakui adanya keterbatasan pasokan di pasar. Pemimpin Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menyatakan pihaknya masih menelusuri penyebabnya.
“Kami terus berkoordinasi untuk mencari penyebab keterbatasan pasokan di pasar,” ujarnya.
Namun, kondisi ini memunculkan pertanyaan. Di satu sisi, Bulog menyebut telah menyerap minyak goreng dalam jumlah besar untuk program bantuan pangan. Di sisi lain, realisasi penyerapan di Sumatera Utara masih di bawah 35 persen dari target.
Sepanjang Januari hingga Maret 2026, Bulog mencatat telah menyalurkan sekitar dua juta liter MinyaKita atau rata-rata 80.000 liter per hari. Meski demikian, distribusi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin ketersediaan dan kestabilan harga di pasar.
Jika pasokan disebut tersedia, namun harga tetap tinggi dan barang sulit diperoleh, maka persoalan tidak lagi semata pada produksi, melainkan pada distribusi dan kontrol di lapangan.
Kondisi ini membuka ruang dugaan adanya “kebocoran” dalam rantai distribusi, baik dalam bentuk penyaluran yang tidak tepat sasaran, rantai distribusi yang panjang, maupun lemahnya pengawasan terhadap harga jual.
Bulog menegaskan akan terus menyalurkan MinyaKita sesuai HET.
Namun, di tengah kondisi yang terjadi, publik menanti langkah konkret untuk memastikan minyak goreng bersubsidi benar-benar tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.
