Dinilai Lamban Tangani Pasca Banjir, GPA Aceh Minta Prabowo Copot Kepala BNPB

Sumut299 Dilihat

BANDA ACEH — Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Aceh menilai penanganan banjir bandang di Aceh belum menyentuh akar persoalan. Organisasi kepemudaan ini mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar tidak sekadar melakukan penanganan simbolik, melainkan menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

Ketua GPA Aceh, Dr. Hifjir, menyatakan bahwa pemasangan tenda dan penanganan darurat memang penting, namun tidak boleh dilakukan secara seremonial atau terkesan hanya untuk kepentingan pencitraan, terutama menjelang kunjungan pejabat negara.

READ  Bukti Kerja Keras Gubsu, Danau Toba Semakin Diminati Wisatawan Asing

“Kami tidak menolak bantuan BNPB, tetapi jangan asal-asalan. Banjir bandang di Aceh bukan persoalan baru. Ini masalah struktural yang membutuhkan kajian serius, mitigasi jangka panjang, dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” kata Hifjir, Sabtu (13/12/2025).

Menurutnya, banjir bandang yang terus berulang menjadi indikator lemahnya pengelolaan lingkungan, daerah aliran sungai (DAS), serta minimnya upaya pencegahan sejak dini. Karena itu, BNPB bersama pemerintah pusat dan daerah diminta tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga memastikan adanya langkah konkret pascabencana.

READ  PDAM Tirtanadi Minta Maaf, Gangguan Air Bersih Terjadi di Sejumlah Wilayah Medan Hingga Dua Hari

GPA Aceh juga mendesak transparansi BNPB terkait tujuan dan urgensi pemasangan tenda-tenda pengungsian, serta memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga terdampak, bukan sekadar formalitas.

“Rakyat Aceh butuh solusi, bukan tontonan. Jangan sampai bencana dijadikan panggung sementara penderitaan masyarakat terus berulang,” ujarnya.

Sebagai penutup, GPA Aceh meminta pemerintah pusat melalui BNPB segera menyusun langkah komprehensif penanganan banjir bandang di Aceh, mulai dari rehabilitasi lingkungan, penataan sungai, hingga perlindungan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

READ  Legislator Senayan Nilai Provinsi Sumut Menjelma Jadi Pusat Baru Event Dunia

“Kami meminta pemerintah pusat melalui BNPB segera menyusun langkah komprehensif penanganan banjir. Dan kami juga meminta Presiden untuk mencopot Kepala BNPB jika tidak mampu menangani pascabanjir bandang yang sudah berjalan hampir satu bulan,” tegas Hifjir. (Red)