MEDAN, WasantaraPos.com — Persetujuan sudah keluar. Tapi bagi warga Gang Damai, Kecamatan Medan Polonia, itu belum berarti apa-apa. Sampai hari ini, mereka masih dipaksa menyeberang di atas pipa air—sempit, licin, dan siap menjatuhkan siapa saja yang lengah.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara memang sudah bilang “setuju”. Tapi realitas di lapangan jauh dari kata selesai. Tidak ada jembatan.
Tidak ada alat berat. Yang ada hanya janji dan proses yang berputar.
Setiap hari, warga—termasuk anak-anak dan orang tua, harus melewati jalur darurat yang jelas-jelas berbahaya. Ini bukan lagi soal kenyamanan. Ini soal keselamatan yang diabaikan.
Masalahnya klasik: lahan milik KAI, pembangunan oleh Pemko Medan. Artinya? Harus ada kerja sama, dokumen, tanda tangan, dan entah berapa meja lagi yang harus dilewati.
Sementara itu, warga tetap jadi “korban tunggu”. Padahal, jalur ini bukan sembarang tempat. Dibangun sejak 1907 oleh Deli Spoorweg Maatschappij, dulu ia jadi urat nadi ekonomi. Sekarang? Jadi simbol lambannya penanganan kebutuhan dasar warga.
Persetujuan sudah dikantongi.
Tapi tanpa aksi, itu cuma formalitas.
Selama jembatan belum dibangun, warga Gang Damai masih hidup dalam satu kenyataan pahit: keselamatan mereka seperti tidak mendesak untuk diselesaikan.
