MEDAN, WasantaraPos.com — Gedung AH Nasution di lantai dua Makodam I/Bukit Barisan, Medan, Rabu siang itu tidak sekadar menjadi tempat pertemuan militer.
Di ruangan itu, puluhan perwira menengah dari tiga matra TNI, Polri, dan lima perwira negara sahabat tengah membedah ancaman yang tak kasat mata namun berdaya rusak luar biasa: megathrust.
Mereka adalah para Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026.
Di tengah agenda Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN), tema yang diangkat bukan lagi soal taktik tempur konvensional, melainkan mitigasi bencana geologi yang belakangan menghantui kebijakan nasional.
”Ancaman megathrust adalah ancaman nonmiliter yang nyata,” ujar Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, di depan para peserta.
Suaranya tegas, menekankan bahwa stabilitas negara kini tidak hanya diukur dari kekuatan persenjataan, tetapi dari seberapa tangguh pemerintah daerah dan aparat menyikapi potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa memicu lumpuhnya ketahanan nasional.
Selama sepekan, sejak 8 hingga 12 Juni 2026, para perwira ini memang diterjunkan ke lapangan. Sebanyak 157 peserta, dengan 122 di antaranya hadir secara fisik, dipecah ke dua garda terdepan: Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Di wilayah-wilayah yang bersinggungan langsung dengan zona subduksi aktif ini, mereka ditugasi memetakan kesiapan tata kelola pemerintahan daerah menghadapi skenario terburuk bencana.
Wadan Sesko TNI, Mayjen TNI Teguh Puji Rahardjo, menyebut pola pendidikan blended learning yang mereka terapkan menjadi cara paling efektif untuk membedah kompleksitas masalah.
“Tujuannya agar mereka mampu memberikan sumbangan pemikiran yang konkret bagi pemerintah daerah,” kata Teguh saat membacakan amanat Dansesko TNI Marsdya TNI Arif Widianto.
Bagi para perwira ini, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukanlah sekadar tempat kunjungan studi.
Di atas kertas, mereka harus meramu analisis yang mampu mempertautkan kebijakan pusat dengan kesiapsiagaan di level tapak.
Sebab, dalam perspektif pertahanan negara, sebuah bencana yang tak tertangani dengan baik adalah celah yang bisa menggerus kedaulatan.
Usai sesi diskusi yang berlangsung intens, pertukaran cinderamata dan sesi foto bersama menjadi penutup formalitas.
Namun, di balik seragam yang rapi itu, pesan yang tertinggal cukup berat: integrasi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah harus menjadi satu kesatuan mesin mitigasi yang tak boleh gagap saat alarm bencana berbunyi.
