MEDAN, WasantaraPos.com — Sabtu pagi, 16 Mei 2026, jarum jam baru melewati pukul 10.20 WIB ketika sebuah layar digital besar di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, mendadak riuh.
Di ruangan itu, berkumpul barisan pemegang tongkat komando Sumatera Utara: Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa, Gubernur Sumut M. Bobby Nasution, hingga Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto.
Mereka duduk tegap, menyimak sebuah orasi yang dikirim langsung via telekonferensi video dari Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Di Kertosono, Presiden Prabowo Subianto baru saja menekan tombol sirine. Bunyi lengkingannya menandai ketukan palu pertama bagi operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seantero negeri.
Bagi Jakarta, ini bukan sekadar seremoni potong pita. Ini adalah realisasi dari cetak biru ekonomi politik yang digodok selama setahun terakhir, sebuah upaya mengepung kemiskinan dan ketergantungan pangan langsung dari urat nadi pedesaan.
”Hari ini adalah tonggak sejarah,” ujar Presiden Prabowo dengan nada suara yang bergetar penuh penegasan. Ia mengklaim, saat ini lebih dari 9.000 gedung KDKMP telah berdiri dan siap beroperasi di seluruh Indonesia.
Jaringan Logistik dan Sumpah Swasembada
Dalam doktrin ekonomi baru yang diusung pemerintah, koperasi desa tak lagi diletakkan sebagai pelengkap penderita di pinggiran kapitalisme kota.
KDKMP dirancang menjadi benteng ketahanan pangan sekaligus hub logistik utama untuk menyokong program makro pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hitung-hitungan di atas kertas menunjukkan angka yang menggiurkan. Presiden membeberkan bahwa perputaran uang di tingkat desa melalui program MBG bisa menyentuh angka Rp10,8 miliar.
Dengan adanya KDKMP, aliran dana jumbo itu diharapkan tidak menguap kembali ke korporasi besar di kota, melainkan mengendap di kantong-kantong petani, peternak, dan pedagang lokal di desa.
”Saya bertanggung jawab jika ada bangsa ini yang lapar,” kata Prabowo.
Sebuah kalimat retoris yang langsung diikuti oleh klaim capaian politik: perintah swasembada pangan yang awalnya ditargetkan rampung dalam empat tahun, diklaim telah menunjukkan taji hanya dalam waktu setahun.
Bahkan, Indonesia disebut-sebut mulai mengekspor beras ke luar negeri tanpa mengorbankan pasokan dalam negeri.
Untuk memuluskan penetrasi modal di tingkat bawah, pemerintah juga menjanjikan insentif berupa kredit murah dengan suku bunga tunggal sebesar 8%.
Langkah ini dibaca sebagai upaya memotong jalur tengkulak dan rentenir yang selama ini menjerat leher para petani di daerah.
Ancaman di Balik Karpet Merah
Namun, di balik optimisme swasembada dan angka-angka triliunan rupiah tersebut, terselip peringatan keras. Prabowo menyadari bahwa proyek ambisius yang melibatkan perputaran uang besar di tingkat akar rumput sangat rentan menjadi bancakan korupsi birokrasi lokal.
”MBG ditambah KDKMP menjadi desa lebih kuat. Siapapun yang menyalahgunakan jabatan, saya tidak ragu untuk mencopotnya,” tegas mantan Patih Menhan tersebut.
Peringatan ini seolah menjadi sinyal bagi jajaran Forkopimda yang hadir di seluruh Indonesia, termasuk para pejabat yang berkumpul di Jalan Lizadri Putra, Medan bahwa pengawasan proyek ini akan dilakukan dengan tangan besi.
Di Medan Tuntungan, peresmian itu disaksikan dengan khidmat oleh puluhan pasang mata pejabat teras, mulai dari jajaran jenderal Kodam I/BB seperti Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya dan Brigjen TNI Josafath M. Roberth Duka, Danlanud Soewondo Marsma TNI Tio Hutapea, hingga perwakilan kejaksaan dan pemerintah kota.
Bagi Sumatera Utara, tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah layar konferensi video itu mati: bagaimana memastikan 1.061 koperasi yang baru diresmikan itu benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat, bukan sekadar papan nama yang berdebu di pinggir jalan desa.
