JAKARTA – Di tengah derasnya arus informasi dan kebebasan berekspresi di media sosial, muncul peringatan keras dari Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GP Al Washliyah), Aminullah Siagian, terhadap perilaku yang dianggap melampaui batas moral dan hukum.
Ia mengecam keras pihak-pihak yang membuat dan menyebarkan meme penghinaan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang dinilainya bukan sekadar lelucon digital, melainkan serangan terhadap kehormatan pejabat negara.
“Ini bukan candaan. Ini pelecehan terhadap simbol negara dan pejabat publik yang sedang mengemban amanah Presiden. Perbuatan seperti ini biadab dan tidak bermoral,” tegas Aminullah, Rabu (22/10/2025) di Jakarta.
Bagi GP Al Washliyah, tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan hanya dengan alasan kebebasan berekspresi. Menurut Aminullah, kebebasan tidak berarti bebas menghina. Ia mengingatkan bahwa dunia maya bukan tempat tanpa hukum.
“Kalau perilaku seperti ini dibiarkan, itu akan menjadi preseden buruk dan menular di kalangan generasi muda. Kita bangsa yang beradab, punya norma dan akhlak,” ujarnya.
Aminullah menilai, penyebaran meme penghinaan terhadap pejabat publik berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik.
Ia mendesak Kapolda Metro Jaya serta jajaran siber Polri untuk menelusuri pelaku di balik konten tersebut dan menindak secara hukum tanpa pandang bulu.
“Kami tidak ingin ruang digital dijadikan tempat bebas mencaci maki. Bila ini dibiarkan, bukan hanya nama baik Pak Menteri yang rusak, tapi juga wibawa pemerintah dan martabat pejabat publik,” katanya menegaskan.
Dalam kesempatan yang sama, Aminullah menyerukan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Ia menilai bahwa menjaga etika bermedia adalah bagian dari menjaga moral bangsa.
“Gunakan jari untuk kebaikan, bukan untuk menebar fitnah. Bangsa ini tidak butuh pencaci, tapi pemuda yang membangun dan menjaga marwah negaranya,” ujarnya lantang.
GP Al Washliyah menilai penegakan hukum atas kasus ini akan menjadi uji nyata komitmen kepolisian dalam menjaga ruang publik yang sehat dan bermartabat. Mereka berjanji akan terus mengawal proses hukum agar tidak berhenti di tengah jalan.
“Jangan biarkan ruang publik diisi oleh tangan-tangan usil yang merusak kehormatan bangsa. Hukum harus tegak, moral harus dijaga, dan martabat pejabat publik harus dilindungi,” tutup Aminullah Siagian.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa era digital tidak meniadakan tanggung jawab etika dan hukum, melainkan menuntut kesadaran baru tentang batas antara kebebasan berekspresi dan penghinaan. Dalam ruang maya yang tanpa sekat, menjaga martabat publik adalah bentuk kecerdasan moral bangsa. (Red)
