JAKARTA, WasantaraPos.com — Kementerian Keuangan mendadak mencabut publikasi APBN KiTa edisi Maret 2026, hanya beberapa jam setelah materi itu sempat diunggah ke laman resmi, Kamis malam, 30 April 2026. Penarikan cepat ini memantik pertanyaan tentang konsistensi transparansi fiskal pemerintah.
Materi yang semula dirilis dalam bentuk siaran pers dan paparan slide itu sejatinya disiapkan sebagai pengganti konferensi pers yang batal digelar pada 29 April.
Namun keputusan berubah. Publikasi yang sudah telanjur tayang ditarik kembali dengan alasan menunggu agenda resmi.
“Mohon maaf, siaran pers dan materi APBN KiTa periode Maret 2026 kami takedown sementara,” tulis Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.
Mereka menyebut konferensi pers akan digelar pada 6 Mei 2026, tanpa menjelaskan mengapa materi yang sudah dipublikasikan perlu dicabut.
Langkah tarik-ulur ini menjadi sorotan karena APBN KiTa selama ini diposisikan sebagai kanal utama transparansi keuangan negara.
Melalui publikasi bulanan itu, pemerintah memaparkan kinerja anggaran, mulai dari penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, hingga belanja negara dan pembiayaan utang.
Tak hanya itu, APBN KiTa juga memuat perkembangan program prioritas pemerintah, termasuk belanja sosial dan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis.
Dengan fungsi tersebut, publikasi ini kerap menjadi rujukan pelaku pasar, akademisi, hingga masyarakat umum untuk membaca arah kebijakan fiskal.
Karena itu, penarikan mendadak memunculkan tanda tanya. Terlebih, materi yang sempat beredar itu sudah lebih dulu diakses publik, meski kemudian dihapus dari situs resmi Kementerian Keuangan.
Penundaan juga terjadi pada agenda lain. Konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dijadwalkan pada 30 April 2026 ikut ditunda tanpa penjelasan rinci.
Dua keputusan beruntun ini memperkuat kesan adanya kehati-hatian berlebih dalam penyampaian data ekonomi.
Hingga berita ini ditulis, Kementerian Keuangan belum memberikan keterangan tambahan mengenai alasan perubahan kebijakan tersebut.
Upaya konfirmasi kepada pejabat terkait juga belum mendapat respons.
Di tengah kebutuhan akan keterbukaan informasi, langkah mencabut publikasi yang sudah dirilis justru menyisakan ruang spekulasi.
Transparansi yang semestinya menjadi fondasi pengelolaan fiskal negara, kali ini terasa tersendat dan setidaknya untuk sementara.
