MEDAN, WasantaraPos.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Partai Buruh Sumatera Utara bersama sejumlah elemen buruh lainnya turun ke jalan memperingati Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).
Mereka berkumpul di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, bukan untuk merayakan, melainkan menekan.
Aksi itu menjelma jadi panggung perlawanan lintas kelompok. Komunitas ojek online, mahasiswa, hingga masyarakat sipil ikut merapat. Suara mereka satu: nasib buruh tak bisa lagi ditunda.
Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, berdiri di atas mobil komando. Suaranya tegas, nadanya menggugat.
“Kami turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Persoalan buruh menumpuk, tapi penyelesaiannya seperti jalan di tempat,” katanya.
Di tingkat nasional, tuntutan diarahkan ke jantung kekuasaan. Massa mendesak lahirnya undang-undang ketenagakerjaan baru yang benar-benar berpihak pada buruh, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Mereka juga menolak Perppu Cipta Kerja, regulasi yang sejak awal dianggap lebih ramah pada investasi ketimbang perlindungan tenaga kerja.
“Perppu itu harus dicabut. Buruh butuh perlindungan, bukan pelemahan,” ujar Willy.
Di tingkat daerah, tekanan dialamatkan langsung ke Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Massa memberi tenggat: satu pekan untuk membuka ruang dialog.
Jika tak digubris, ancaman dilayangkan.
“Aksi lanjutan akan kami gelar setiap Senin sampai tuntutan dipenuhi,” kata Willy.
Tak hanya soal upah dan regulasi, massa juga menyoroti kebutuhan dasar yang kerap luput: perumahan layak bagi buruh.
Mereka mendesak pemerintah provinsi menghadirkan skema subsidi yang konkret, bukan sekadar janji.
Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) turut mengemuka.
Gelombang PHK disebut terus membesar, meninggalkan ribuan buruh dalam ketidakpastian. Bagi mereka, kehilangan pekerjaan tak boleh berarti kehilangan masa depan.
“Kalau PHK tak terhindarkan, negara wajib hadir menjamin hidup buruh setelahnya,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan ke sektor perkebunan. Dugaan praktik eksploitasi hingga perbudakan tenaga kerja kembali diangkat ke permukaan. Massa menuntut penegakan hukum yang tak lagi tumpul ke atas.
Di sektor agraria, suara buruh bertemu dengan jeritan petani. Konflik lahan, mafia tanah, hingga minimnya kepastian hukum disebut sebagai bom waktu yang tak kunjung diselesaikan.
“Petani tanpa lahan adalah ironi. Negara harus hadir memberi kepastian dan distribusi tanah,” kata Willy menambahkan.
Aksi sempat direspons perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, bagi massa, itu belum cukup. Tak ada keputusan, hanya janji akan diteruskan.
Bagi buruh, janji adalah mata uang yang nilainya terus merosot.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat. Tapi pesan yang ditinggalkan jelas: ini bukan penutup. Ini pembuka.
Di tengah riuhnya peringatan Hari Buruh Internasional, satu hal kembali mengemuka, bagi buruh, ini bukan perayaan. Ini perlawanan yang belum selesai.
