MEDAN, WasantaraPos.com – Dugaan praktik rasuah di lingkungan UPT Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Medan Timur terus menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat.
Kali ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Kota Medan turut angkat bicara dan memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara untuk melakukan pengusutan tuntas.
Ketua LSM Gempur Kota Medan, Irmanda, SH, menegaskan bahwa pihaknya telah memantau perkembangan kasus dugaan mark-up anggaran dan ketidaksesuaian volume pekerjaan yang mencuat ke publik sejak aksi unjuk rasa mahasiswa beberapa waktu lalu.
“Kami dari LSM Gempur Kota Medan mendukung penuh langkah mahasiswa yang melaporkan indikasi penyimpangan di UPT SDABMBK Medan Timur. Anggaran negara bukanlah bancakan untuk kepentingan segelintir pihak. Jika benar terjadi mark-up pada tujuh paket proyek tersebut, maka ini adalah tindakan yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah,” ujar Irmanda, SH kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).
Irmanda menyoroti beberapa poin pengadaan, khususnya terkait beton ready mix dan upah jasa tenaga kerja yang dinilai memiliki celah besar untuk dimanipulasi. Menurutnya, praktik korupsi di level UPT sering kali luput dari pantauan, namun dampaknya langsung merugikan kualitas infrastruktur di Kota Medan.
“Saya mendesak pihak Kejati Sumut untuk tidak tinggal diam. Segera panggil dan periksa Kepala UPT SDABMBK Medan Timur. Jangan ada pembiaran. Jika ditemukan bukti tindak pidana korupsi, maka siapapun yang terlibat harus diseret ke meja hijau, tanpa pandang bulu,” tegas pria yang dikenal vokal dalam isu pemberantasan korupsi ini.
Lebih lanjut, Irmanda juga meminta Wali Kota Medan untuk bersikap tegas terhadap jajarannya. Ia berpendapat bahwa jabatan adalah amanah, bukan celah untuk mencari keuntungan pribadi.
“Kami akan terus mengawal kasus ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan yang signifikan, LSM Gempur Kota Medan siap turun ke jalan bersama elemen lainnya untuk melakukan aksi solidaritas di depan kantor Kejati Sumut dan Kantor Wali Kota Medan. Kita ingin Medan bersih dari praktik-praktik korup,” pungkas Irmanda.
LSM Gempur Kota Medan menyatakan akan segera mengumpulkan data tambahan sebagai bentuk dukungan kepada aparat penegak hukum guna memperkuat laporan yang sudah ada. Pihaknya berharap Kejati Sumut bekerja secara profesional dan transparan dalam mengungkap kasus ini hingga ke akarnya.
